JAKARTA, DeiJournal – Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan program Sekolah Rakyat dapat melayani lebih dari 150.000 siswa pada 2027 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kemensos menegaskan Sekolah Rakyat tidak dirancang untuk menggantikan sekolah negeri yang sudah berjalan. Program tersebut disebut sebagai pelengkap sistem pendidikan nasional, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang dinilai masih menghadapi hambatan ekonomi dalam memperoleh pendidikan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos Devi Deliani mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat tidak dimaksudkan untuk menciptakan persaingan dengan sekolah negeri maupun mengambil alih anggaran pendidikan yang telah dialokasikan pemerintah.
“Sekolah Rakyat melengkapi sekolah negeri yang terus dibenahi di jalurnya masing-masing, bukan menyaingi atau mengambil alih anggarannya,” kata Devi di Jakarta, Kamis (25/9/2026).
Menurut Devi, pelaksanaan program tersebut dilakukan secara terukur sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga rentan di berbagai daerah.
Pemerintah memasang target yang cukup besar. Lebih dari 150.000 siswa ditargetkan memperoleh layanan melalui Sekolah Rakyat pada 2027. Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki gedung Sekolah Rakyat permanen.
Gedung tersebut nantinya dirancang memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa. Target ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan unit pendidikan dalam skala terbatas, tetapi menyiapkan ekspansi program secara nasional.
Namun, perluasan tersebut juga menuntut kesiapan infrastruktur, tenaga pendidik, kapasitas pengelolaan, serta mekanisme seleksi penerima manfaat. Besarnya target peserta membuat efektivitas program akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan layanan pendidikan tetap berkualitas ketika cakupan program diperluas.
Devi mengatakan Sekolah Rakyat diarahkan sebagai salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pemberian akses pendidikan yang lebih setara kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, negara menargetkan lebih dari 150.000 siswa dapat terlayani pada 2027. Target jangka panjang kita hingga kelak, setiap kabupaten dan kota memiliki gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan sistem kuota penampungan di setiap daerah. Skema tersebut diharapkan dapat memastikan anak-anak dari keluarga yang menjadi sasaran program memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tanpa terhambat kondisi ekonomi orang tua.
Meski demikian, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya dapat diukur dari jumlah siswa yang tertampung atau jumlah gedung yang dibangun. Kualitas pembelajaran, keberlanjutan pembiayaan, pemerataan tenaga pengajar, serta hasil pendidikan bagi para siswa akan menjadi indikator penting untuk melihat dampak program dalam jangka panjang.
Devi menyebut program tersebut sebagai bagian dari investasi sosial untuk mencegah kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah ingin memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang utama bagi anak untuk memperoleh pendidikan.
“Sekolah Rakyat adalah janji bahwa tidak ada anak Indonesia yang harus mewarisi kemiskinan orang tuanya hanya karena tidak pernah diberi kesempatan. Ini adalah bentuk investasi bangsa untuk menciptakan anak cucu dan generasi mendatang yang tumbuh lebih adil dan sejahtera,” tegas Devi.
Dengan target perluasan hingga 2027 dan rencana pembangunan fasilitas permanen di setiap kabupaten/kota, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar mampu melengkapi sistem pendidikan yang ada, sekaligus memberikan akses dan kualitas pendidikan yang dibutuhkan anak-anak dari keluarga rentan.
