JAKARTA, DeiJournal – Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah Merah Putih sepanjang 2026. Program tersebut mendapat alokasi anggaran Rp8,57 triliun.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menargetkan renovasi rumah dilakukan secara merata dengan alokasi sekitar 200 unit rumah untuk setiap kabupaten/kota. Skema tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor informal dan pelaku usaha mikro.

Namun, bagi sebagian warga, kebutuhan memperbaiki rumah kerap kalah prioritas dibandingkan kebutuhan sehari-hari. Kondisi itu dialami Kholifah, 60, warga Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang sehari-hari berjualan gas eceran.

Dengan pendapatan sekitar Rp1,5 juta per bulan, Kholifah mengaku kesulitan menyisihkan uang untuk memperbaiki rumah yang kondisinya semakin membutuhkan perawatan.

“Pendapatan bulanan pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, jadi tidak pernah ada tabungan cukup untuk renovasi rumah,” kata Kholifah.

Kholifah kemudian menjadi salah satu penerima manfaat BSPS. Bantuan tersebut digunakan untuk memperbaiki kondisi rumahnya sehingga lebih layak ditempati bersama keluarga.

Bagi Kholifah, bantuan itu bukan sekadar memperbaiki bagian fisik rumah. Proses renovasi juga mendapat perhatian dari warga sekitar yang ikut membantu dan menyambut perbaikan rumah tersebut.

“Tetangga dan warga ikut senang melihat rumah saya diperbaiki. Lingkungan jadi terasa lebih hidup dan saling mendukung,” ujarnya.

Setelah renovasi, Kholifah mengaku merasa lebih tenang menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi rumah yang sebelumnya dikhawatirkan semakin rusak kini telah diperbaiki melalui bantuan pemerintah.

Program BSPS sendiri dirancang sebagai stimulus bagi masyarakat agar dapat memperbaiki rumah secara swadaya. Pemerintah menempatkan skema tersebut sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Meski demikian, target 400.000 unit rumah menunjukkan besarnya kebutuhan hunian layak di tengah masyarakat. Pemerataan penerima bantuan dan ketepatan sasaran menjadi bagian penting agar program tersebut benar-benar menjangkau warga yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

Kholifah berharap program serupa tetap berlanjut dan menjangkau lebih banyak keluarga yang menghadapi persoalan serupa di berbagai daerah.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah. Harapan saya, program baik ini bisa terus ada,” kata Kholifah.

Kisah Kholifah dan pelaksanaan program BSPS di Desa Kaliwlingi, Brebes, menjadi bagian dari program Podcast Sinergi Indonesia yang dapat disaksikan melalui kanal YouTube Badan Komunikasi Pemerintah RI.