JAKARTA, DeiJournal – Kekeringan 2026 masih menjadi tantangan bagi masyarakat dan sektor pertanian di berbagai daerah Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyalurkan 48,9 juta liter air bersih untuk membantu lebih dari 1,75 juta jiwa. Namun, upaya penanganan belum sepenuhnya selesai karena ratusan lokasi masih membutuhkan intervensi.

Selain memenuhi kebutuhan domestik, pemerintah mengklaim berhasil menjaga pasokan air untuk 141.440 hektare lahan sawah agar terhindar dari ancaman gagal tanam maupun gagal panen.

Berdasarkan data Kementerian PU hingga 24 September 2026 pukul 18.00 WIB, penanganan darurat telah menyasar 3.288 lokasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.700 lokasi atau sekitar 82,1% dinyatakan selesai, sedangkan 588 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan.

Capaian tersebut menunjukkan besarnya skala intervensi pemerintah dalam menghadapi musim kemarau. Di sisi lain, masih adanya ratusan titik yang belum tertangani menjadi perhatian, terutama terkait keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat dan petani.

 

Kekeringan 2026: 588 Lokasi Masih Membutuhkan Penanganan

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Arnold A. P. Ritiauw mengatakan, pemerintah telah melakukan penanganan darurat sejak Juli 2026.

Menurut dia, intervensi dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.

“Kementerian Pekerjaan Umum memastikan air sampai ke rumah dan sawah warga di tengah kemarau terberat beberapa tahun terakhir. Penanganan darurat kekeringan sejak Juli sampai dengan 24 September 2026 pukul 18.00 WIB berjalan di 3.288 lokasi di seluruh Indonesia,” tutur Arnold dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Kementerian PU membagi lokasi penanganan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah terdampak.

Berikut rincian lokasi yang menjadi sasaran intervensi:

2.533 lokasi: Kawasan permukiman untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

358 lokasi: Area persawahan untuk menjaga ketersediaan air pertanian.

377 lokasi: Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dari keseluruhan sasaran tersebut, pemerintah mencatat 2.700 lokasi telah diselesaikan. Sementara itu, 588 titik masih membutuhkan penanganan lanjutan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyelesaian pekerjaan di suatu lokasi belum otomatis menjamin persoalan kekeringan berakhir. Ketersediaan air sangat bergantung pada kondisi sumber air, intensitas kemarau, serta kemampuan infrastruktur memenuhi kebutuhan masyarakat.

Distribusi 48,9 Juta Liter Air Bersih untuk 1,75 Juta Jiwa

Salah satu fokus pemerintah dalam menghadapi kekeringan 2026 adalah menjaga akses masyarakat terhadap air bersih.

Kementerian PU mengandalkan distribusi menggunakan mobil tangki dan pembangunan hidran umum untuk menjangkau kawasan yang mengalami keterbatasan pasokan air.

Hingga periode pelaporan, total air bersih yang telah disalurkan mencapai 48,9 juta liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 1,75 juta jiwa.

Selain distribusi langsung, pemerintah juga melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat ketersediaan air di wilayah terdampak.

Beberapa intervensi yang dilakukan meliputi:

Pembangunan sumur bor untuk menambah sumber air alternatif.

Penyediaan sarana tangki air bagi pemerintah daerah.

Dukungan fasilitas air bersih bagi perusahaan daerah air minum (PDAM).

Pembangunan hidran umum untuk mempermudah akses masyarakat.

Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengatasi kebutuhan mendesak, tetapi juga memperkuat kapasitas layanan air bersih di daerah yang rentan mengalami kekeringan.

Meski demikian, efektivitas pembangunan infrastruktur tersebut perlu dilihat dari keberlanjutan operasionalnya. Sumur bor maupun fasilitas penampungan air harus mampu memberikan pasokan yang memadai, bukan sekadar menjadi solusi sementara selama masa tanggap darurat.

Kementerian PU Klaim Selamatkan 141.440 Hektare Sawah

Dampak kekeringan 2026 juga menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengganggu produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Untuk mengantisipasi ancaman gagal tanam dan gagal panen, Kementerian PU melakukan intervensi terhadap sistem irigasi di sejumlah wilayah.

Pemerintah mengklaim telah menyelamatkan 141.440 hektare lahan sawah melalui berbagai metode pengelolaan dan distribusi air.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemompaan air dari sungai menuju lahan pertanian. Metode tersebut diterapkan di 133 lokasi untuk membantu menjaga pasokan air ketika sumber pengairan utama mengalami penurunan.

Selain itu, pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi dan pembangunan saluran darurat di 42 lokasi.

Pengairan Sawah Menggunakan Sistem Rotasi

Keterbatasan sumber air membuat pemerintah perlu mengatur distribusi agar dapat menjangkau lebih banyak lahan pertanian.

Kementerian PU menerapkan manajemen pembagian air di 183 lokasi, termasuk menggunakan sistem giliran atau rotasi pengairan.

Melalui skema tersebut, petani mendapatkan pasokan air secara bergantian sesuai pengaturan yang diterapkan di wilayah masing-masing.

Penerapan sistem rotasi menjadi salah satu pendekatan untuk mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi saluran irigasi, debit air, serta kebutuhan tanaman di setiap fase pertumbuhan.

Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi irigasi hemat air agar kebutuhan pertanian dapat dipenuhi secara lebih efisien.

Langkah ini menjadi penting karena sektor pertanian harus berbagi sumber daya air dengan kebutuhan rumah tangga, terutama ketika musim kemarau berlangsung dalam waktu panjang.

Keberhasilan Penanganan Kekeringan Perlu Diukur hingga Masa Panen

Besarnya volume distribusi air dan luas lahan yang mendapat intervensi menjadi indikator penting dalam penanganan kekeringan. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan dampak akhir terhadap kehidupan masyarakat maupun produktivitas pertanian.

Klaim penyelamatan 141.440 hektare sawah, misalnya, masih perlu dibuktikan melalui realisasi produksi dan kondisi tanaman hingga masa panen.

Pasalnya, lahan yang memperoleh pasokan air belum tentu seluruhnya terbebas dari risiko gagal panen. Ketersediaan air harus dijaga secara konsisten sepanjang siklus pertumbuhan tanaman.

Hal serupa berlaku pada distribusi air bersih bagi masyarakat. Penyaluran puluhan juta liter air dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi keberhasilan jangka panjang juga ditentukan oleh kemampuan daerah menyediakan sumber air yang berkelanjutan.

Arnold mengatakan, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga pasokan air bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

“Di tengah ancaman kemarau panjang, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan air tersedia lewat penanganan darurat, tapi juga memperkuat infrastruktur dan sistem pengelolaan air agar masyarakat serta petani tidak terus bergantung pada bantuan saat kekeringan melanda,” ujarnya.

Dengan masih adanya 588 lokasi yang dalam proses penanganan, penyelesaian kekeringan 2026 membutuhkan upaya berkelanjutan. Keberhasilan distribusi air dan penyelamatan sawah pada akhirnya perlu dibuktikan melalui terjaganya akses air masyarakat serta produktivitas pertanian hingga musim panen berakhir.