JAKARTA, DeiJournal – Persoalan transportasi Jakarta tidak hanya berkaitan dengan kemacetan di jalan utama, tetapi juga kemudahan masyarakat menjangkau halte, stasiun, dan moda transportasi umum dari kawasan tempat tinggal.

Maka dari itu, integrasi transportasi Jakarta dinilai perlu diperluas hingga jalan-jalan lingkungan agar penggunaan angkutan publik semakin mudah dan tidak bergantung pada kendaraan pribadi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat konektivitas transportasi hingga tingkat kawasan mikro.

Menurut dia, keberadaan jaringan transportasi utama seperti Transjakarta, MRT, dan LRT perlu didukung layanan pengumpan yang mampu menjangkau permukiman masyarakat.

Dorongan tersebut sekaligus menyoroti pentingnya pemerataan akses transportasi umum. Sebab, keberadaan moda transportasi modern tidak otomatis menyelesaikan persoalan mobilitas apabila masyarakat masih kesulitan mencapai titik keberangkatan.

 

Integrasi Transportasi Jakarta Perlu Menjangkau Kawasan Permukiman

Wibi menilai pengembangan transportasi publik Jakarta tidak boleh berhenti pada pembangunan jalur utama dan simpul perpindahan antarmoda. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari halte maupun stasiun memiliki akses perjalanan yang memadai.

Dia mengatakan, perluasan layanan transportasi ke jalan-jalan yang lebih kecil menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum.

“Sekarang kita harus meningkatkan lagi transportasi masuk ke dalam jalan-jalan yang lebih mikro,” tutur Wibi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut dia, kemudahan akses merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih moda perjalanan.

Selain konektivitas, tarif yang terjangkau dan kenyamanan juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Kedua aspek tersebut dinilai penting agar transportasi publik dapat menjadi pilihan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.

Mikrotrans Jakarta Jadi Salah Satu Solusi Pengumpan

Salah satu layanan yang disoroti Wibi adalah Mikrotrans. Angkutan pengumpan ini dinilai memiliki peran strategis untuk menghubungkan kawasan permukiman dengan jaringan transportasi utama.

Perluasan jangkauan Mikrotrans diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses antara masyarakat yang tinggal dekat simpul transportasi dan mereka yang berada di kawasan yang belum terlayani secara optimal.

Dengan konektivitas tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu selalu menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi hanya untuk mencapai halte Transjakarta maupun stasiun MRT dan LRT.

“Sehingga orang akan memilih menggunakan transportasi publik dibanding menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya.

Namun, perluasan layanan pengumpan juga membutuhkan perencanaan rute yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan masyarakat. Ketersediaan armada, waktu tunggu, dan keterhubungan dengan moda utama menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan layanan.

Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Jadi Tantangan Transportasi Jakarta

Di sisi lain, Wibi mengakui persoalan transportasi di Jakarta semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.

Pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi penambahan kapasitas jalan berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap lalu lintas perkotaan.

“Tantangannya besar ya,” kata Wibi.

Kondisi tersebut membuat penguatan transportasi publik menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan mobilitas perkotaan.

Menurut Wibi, pemerintah perlu memastikan kebijakan transportasi tidak berjalan secara parsial. Integrasi antarmoda harus dirancang melalui perencanaan jangka panjang yang menghubungkan berbagai layanan secara menyeluruh.

Rencana Induk Transportasi Harus Memastikan Konektivitas

Wibi berharap rencana induk transportasi Jakarta dapat menjadi pedoman untuk memperkuat keterhubungan antarmoda, termasuk hingga kawasan permukiman.

Dengan perencanaan tersebut, pengembangan transportasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga memastikan fasilitas yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

“Maka ke depan dengan adanya rencana induk transportasi kita berharap semua konektivitas ada,” ujarnya.

Integrasi ini mencakup hubungan antara angkutan pengumpan, bus, kereta perkotaan, hingga fasilitas pendukung perjalanan lainnya.

Dengan demikian, perjalanan masyarakat diharapkan menjadi lebih efisien karena perpindahan dari satu moda ke moda lain dapat dilakukan dengan lebih mudah.

DPRD Usulkan Insentif bagi Pesepeda dan Pejalan Kaki

Selain angkutan umum, Wibi turut menyoroti perlunya perhatian terhadap pengguna jalan nonmotor, terutama pejalan kaki dan pesepeda.

Menurut dia, kebijakan transportasi Jakarta perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas. Pemerintah tidak cukup hanya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, tetapi juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung mobilitas tanpa kendaraan bermotor.

“Nah ke depan kita harus bisa berpikir out of the box,” tegasnya.

Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pemberian insentif bagi masyarakat yang memilih berjalan kaki maupun menggunakan sepeda untuk beraktivitas.

Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus perubahan perilaku masyarakat dalam menentukan moda transportasi sehari-hari.

Beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian dalam pengembangan kebijakan mobilitas nonmotor meliputi:

Fasilitas pejalan kaki: memastikan trotoar aman, nyaman, dan terhubung dengan halte maupun stasiun.

Infrastruktur pesepeda: memperhatikan kesinambungan jalur sepeda dan keselamatan pengguna jalan.

Insentif pengguna: mengkaji bentuk penghargaan atau kemudahan bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi ramah lingkungan.

Konektivitas antarmoda: memastikan perjalanan menggunakan sepeda atau berjalan kaki dapat terhubung dengan transportasi publik.

Meski demikian, gagasan pemberian insentif tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama mengenai bentuk kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta dukungan anggaran.

Integrasi Transportasi Jakarta Tak Hanya soal Infrastruktur

Dorongan memperluas integrasi transportasi Jakarta memperlihatkan bahwa persoalan mobilitas perkotaan tidak semata-mata ditentukan oleh panjang jalur transportasi atau jumlah armada.

Kemudahan masyarakat mengakses layanan dari lingkungan tempat tinggal, keterjangkauan tarif, kenyamanan perjalanan, hingga fasilitas pejalan kaki dan pesepeda juga menjadi bagian dari sistem transportasi yang terintegrasi.

Usulan Wibi Andrino kepada Pemprov DKI Jakarta tersebut menempatkan Mikrotrans dan konektivitas kawasan mikro sebagai salah satu perhatian dalam pengembangan transportasi publik.

Ke depan, keberhasilan integrasi transportasi Jakarta akan berkaitan dengan sejauh mana masyarakat dapat mengakses angkutan umum tanpa harus terlebih dahulu bergantung pada kendaraan pribadi.