JAKARTA, DeiJournal – Pemerintah menyebut penanganan kekeringan hingga 24 September 2026 telah dilakukan di 3.288 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Dari penanganan tersebut, pemerintah mengklaim sebanyak 141.440 hektare lahan sawah berhasil dijaga dari risiko gagal tanam maupun gagal panen.
Penanganan dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan sasaran yang tidak hanya mencakup sektor pertanian, tetapi juga permukiman dan wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari total lokasi yang ditangani, sebanyak 358 berada di kawasan persawahan, 2.553 lokasi di wilayah permukiman, sedangkan 377 lokasi lainnya berkaitan dengan penanganan karhutla.
Untuk sektor pertanian, pemerintah menerapkan sejumlah strategi guna mempertahankan pasokan air. Langkah tersebut meliputi pemompaan air sungai ke area persawahan, perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi, pembangunan saluran sementara, serta pengaturan giliran distribusi air.
Teknologi irigasi hemat air juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air. Namun, dari 358 lokasi persawahan yang masuk dalam penanganan, baru 272 lokasi yang dinyatakan selesai, sementara 86 lokasi lainnya masih dalam proses.
Selain sawah, persoalan kekeringan juga berdampak langsung terhadap kebutuhan air masyarakat. Pemerintah mencatat penanganan telah dilakukan di 2.553 lokasi permukiman.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.077 lokasi telah selesai ditangani dan 476 lokasi masih dalam pengerjaan. Pemerintah mengerahkan mobil tangki dan hidran umum ke sejumlah kawasan yang mengalami keterbatasan pasokan air.
Pembangunan sumur bor juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah serta perusahaan air minum. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan air di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air selama musim kemarau.
Hingga 24 September 2026, distribusi air bersih disebut telah mencapai 48,9 juta liter dan menjangkau sekitar 1,75 juta jiwa. Pemerintah juga menyalurkan dukungan air untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.
Penanganan kekeringan masih menjadi pekerjaan berjalan. Pemerintah menyebut kondisi kekeringan berpotensi berlangsung hingga November 2026 sehingga pemantauan terhadap ketersediaan sumber air terus dilakukan.
Pemantauan tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Antisipasi El Nino dengan memeriksa kondisi bendungan, embung, serta jaringan irigasi. Pemerintah menyatakan langkah ini diperlukan agar sumber air yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan penanganan akan terus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Menurut dia, optimalisasi infrastruktur menjadi salah satu kunci menghadapi keterbatasan air.
“Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Infrastruktur air yang ada harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun menjaga produktivitas pertanian,” kata Dody, ditulis Jumat (25/9).
Dody mengatakan evaluasi akan terus dilakukan agar dukungan pemerintah dapat diberikan sesuai kebutuhan di setiap wilayah. Penanganan juga melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, terutama dalam penyediaan air serta pembangunan sumur bor.
Di tengah potensi kekeringan yang masih berlangsung hingga November, efektivitas penanganan pemerintah selanjutnya akan bergantung pada kemampuan menjaga pasokan air, menyelesaikan titik penanganan yang masih berjalan, serta memastikan distribusi bantuan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.
